Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi bersikeras mengeluarkan peraturan baru.
Kali ini, dirinya menyoroti tentang anggaran perjalanan dinas, mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar.
Dia yang akrab disapa Kang Dedi memutuskan untuk memangkas segala aktivitas perjalanannya ke luar negeri.
Dia juga memotong anggaran 50 persen atau separuh dari anggaran dinas di dalam negeri.
Hal tersebut dikemukakan Kang Dedi melalui status instagramnya @dedimulyadi71 pada Rabu, tanggal 18 Februari 2025.
Dia menulis di aroma instan tweetnya, bahwa dirinya sedang tertangkap berdiskusi dengan seorang pejabat provinsi Jawa Barat.
Kang Dedi bertanya tentang bagaimana penggunaan DPA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk perjalanan dinas gubernur dan pejabat lain di Pemprov Jabar tersebut.
Rencananya dia memutuskan untuk menghapus semua perjalanan dinas ke luar negeri selama dia memimpin Jawa Barat.
“Gubernur ke luar negeri, gitu kan? Apakah biro umum mereka punya perjalanan dinas di luar negeri?” tanya Kang Dedi.
“Saya telah menyiapkan beberapa hal,” jawab Sekda Jawa Barat.
“Baiklah!” ujar Kang Dedi dengan tegas.
Pengumuman tentang pendapatannya untuk membatalkan perjalanan dinas ke luar negeri diungkapkan oleh Kang Dedi dengan cara yang sangat jelas.
Sambil berkelakar, dia menyatakan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri tidak perlu dilakukan, terutama karena dia menganggap dirinya tidak bisa berbahasa Inggris.
“Ibu ingin tahu, Bapak tidak akan pergi ke luar negeri?” tanya pejabat Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan.
“Apa yang Bapak lakukan? Ingat saya juga saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris,” tutur Kang Dedi sambil tertawa.
“Benar-benar saya sudah menghapus,” kata Dedi menegaskan.
Tak hanya soal perjalanan keluar negeri, Kang Dedi juga berbicara tentang anggaran perjalanan dinas yang dilakukan di dalam negeri.
Ia menekankan biaya perjalanan dinas dalam negeri dipotong separuhnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres).
“Jalan perjalanan dinas internal saya dikurangi,” ujar dia.
“Dikurangi?” tanya sang pejabat.
“Sesuai dengan inpres, maka kurangi,” kata Dedi tidak berulang.
“Tanya Pemerintah (Huruf J siapa,-ases) mengurangi 50% sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden?” mengulang pejabat lain untuk memastikan.
“Dibagi menjadi 50 persen, sesuai Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2017 tentang Larangan Membangun atau Merenovasi Ruas Jalan Umum di Luar Tanah,” tegas Dedi.
Pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas Gubernur Jawa Barat saat masa jabatan Ridwan Kamil dinilaiberdampak signifikan terhadap penghematan.
Totalnya jika dihitung secara kasar mencapai lebih dari Rp 4 triliun.
“Mungkin ada banyak yang diberikan gubernur kepada sekda, begitu juga halnya dengan saya,” kata Dedi sambil tertawa sejenak.
Belanja yang hemat biaya sangat penting menurut Pak Kang Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan dana APBD Pemprov JP sebesar Rp800 miliar untuk menopang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Pemilu menghabiskan dana sebesar Rp 800 miliar, namun sebelumnya saya sudah berhasil menghemat Rp 4 triliun. Saya juga telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 3,2 triliun,” kata Kang Dedi.
“Mohon jangan memperbesar masalah. Jika saya bukanlah yang bertanggung jawab, kehilangan Rp 4 triliun itu merupakan kesalahan besar,” kata dia.
“Mereka gubernurnya nggak akan bertanya-tanya, pokoknya aja bertindak, sudah setuju saja. Pernah cuma begini orang-orang lain,” ucapnya di akhir siaran.
Komisioner Independen Institut Pembangunan Masyarakat Indonesia (ICMI), Dedi Mulyadi, menghapuskan anggaran baju dinas untuk Dirjen Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular (Dirjen PPDN) Kementrian Kesehatan sebagai Gubernur Aceh.
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi meminta pembacaan sejumlah anggota DPRD Paringin untuk menghapuskan alokasi anggaran untuk baju dinas gubernur.
Dia menyampaikannya dalam akun Instagramnya dengan handle @dedimulyadi71 pada Selasa, tanggal 4 Februari 2025.
Didalam percakapannya dengan pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi bertanya, apa gunanya membayar uang seragam untuk pejabat yang gajinya besar?
” Pak (itu), ia menerima gaji sekitar Rp 25 juta setiap bulan. Paling tidak dengan itu, ia harus membeli seragam kepadanya, setelah semua ia merupakan anak yatim piatu dan akan sekolah di lebaran,” kata dia.
Kemudian, Dedi menunjukkan contoh dirinya yang membuat jahit pakaian pelantikan sendiri.
“Misalnya, Pak, saya ingin dilantik sebagai gubernur, saya akan memakai jas yang saya jahit sendiri. Anggaran untuk pakaian saya, saya ambilnya sebagai pendapatan, saya alokasikan untuk belanja infrastruktur,” kata Dedi Mulyadi.
Bukan hanya seragam bertugas selama kegiatan pelantikan saja, perlengkapan gubernur yang umumnya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilevellingkan menjadi tidak perlu.
“Sepatu (juga) saya tidak perlu. Saya sudah punya sepatu dalam jumlah yang cukup banyak. Dasi juga saya tidak perlu. Jadi, memang saya tidak membutuhkan anggaran rumah tangga untuk pakaian dinas gubernur,” ujar Dedi.
Meski berkemeja hitam, mantan Jaksa Agung menolak ajudan mobil gubernur Jawa Barat sebelumnya.
Perlu diingat bahwa pernyataan itu dipaparkan pertama kali saat bertemu dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dia meminta untuk mengalihkan dana itu ke program yang terkait dengan kepentingan umum.
“Mari jangan menilai pemimpin baru dengan cara jurang mobil dinas,” kata Dedi.
Ia menyatakan bahwa secara sebenarnya, ia tidak membutuhkan mobil dinas yang baru.
Karena tidak semua para pemimpin baru ingin memiliki mobil santai.
Jika anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur sudah dialokasikan, Dedi menyarankan agar sumber daya tersebut diarahkan ke kegiatan lain yang efektif dan menguntungkan masyarakat.
Kegiatan yang terkait dengan manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah bagi masyarakat bermasakan, dan lain-lain.
“Bagaimanapun, selamat datang. Saya minta tolong, Pak Pj Gubernur, janganlah calon bj teknis bikin saya mobil beberapa jam lagi, mobil yang saya punya masih bisa dipake,” ujarnya.
Ia bahkan menantang seluruh wali kota dan bupati terpilih di Jawa Barat untuk mengikuti langkah ini sedang sekolah masih ada yang jelek.
